PEKANBARU,Mediagempita.com — Proses seleksi Direksi PT Bumi Siak Pusako (BSP) menjadi sorotan publik setelah hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) disebut hanya meloloskan dua kandidat.
Kondisi tersebut memunculkan perhatian karena dinilai belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (1), yang mengatur bahwa hasil seleksi calon direksi BUMD paling sedikit terdiri dari tiga calon dan paling banyak lima calon.
Sekretaris Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Hengki Seprihadi, menilai ketentuan jumlah kandidat merupakan bagian penting dalam proses seleksi direksi BUMD.
“Ketentuan jumlah calon merupakan bagian dari aturan yang harus diperhatikan dalam proses seleksi. Karena itu, proses ini perlu dijalankan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Hengki.
Menurutnya, apabila terdapat tahapan yang tidak sesuai dengan regulasi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Ia juga menilai proses seleksi direksi perusahaan daerah perlu dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, proses pengambilan keputusan yang tidak sesuai prosedur dapat menjadi objek evaluasi maupun gugatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sorotan terhadap seleksi Direksi PT BSP juga memunculkan dorongan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk meminta klarifikasi dari pihak terkait mengenai mekanisme dan hasil seleksi.
Publik berharap pemerintah daerah dan panitia seleksi dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait hasil UKK tersebut guna menghindari spekulasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia seleksi maupun manajemen PT BSP belum memberikan keterangan resmi terkait hasil UKK tersebut.
Sejumlah pihak berharap seluruh tahapan seleksi direksi PT BSP dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMD.(tim)
Sumber:rilis.
