Padang, Mediagempita.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 dan koordinasi Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Sumbar, Arry Yuswandi, S.KM., M.KM., serta narasumber Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, dan Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy.
Rapat membahas hasil pengukuran IKP Sumbar yang menunjukkan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, perlindungan hukum jurnalis, serta maraknya media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Forum ini juga menjadi ajang untuk mengawal Program Prioritas Presiden agar dapat tersosialisasi secara luas dan merata kepada masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Media Massa, Muhamad Burhan S.S., M.Hum., menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar utama demokrasi yang sehat.
“Indeks Kemerdekaan Pers adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Angka IKP bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata sejauh mana kebebasan pers dapat dijamin, dilindungi, dan dijalankan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Sekda Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga kebebasan pers dan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden.
“Kebebasan pers adalah nafas demokrasi. Pemprov Sumbar berkomitmen menciptakan ekosistem informasi yang sehat dengan mendukung penguatan kapasitas jurnalis dan penegakan regulasi terhadap media resmi dan terverifikasi,” kata Arry.
Para narasumber menekankan pentingnya verifikasi media, peningkatan profesionalisme jurnalis, penerapan kode etik secara konsisten, serta menjaga independensi media dari intervensi politik maupun tekanan bisnis.
Rapat ini dihadiri perwakilan Polda Sumbar, Lantamal II Padang, Komisi Informasi Daerah, Kejati Sumbar, Bakesbangpol, Lanud Sutan Sjahrir, Dandim 0312/Padang, Polres Padang, Kejari Kota Padang, dan insan pers dari media nasional maupun lokal.(red)
