NEW DELHI,Mediagempita.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian dan persatuan negara-negara berkembang dalam menghadapi dinamika global. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri KTT ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Dalam sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas nasional sekaligus membangun kerja sama antarnegara berkembang.
Menurut Prabowo, kekuatan suatu negara berawal dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Karena itu, ketahanan pangan, energi, dan pendidikan menjadi bagian penting dari fondasi kemandirian nasional.
Dengan fondasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan kebijakan sendiri dan tidak mudah bergantung pada kekuatan tertentu.
Bawa Semangat Bandung
Dalam forum tersebut, Prabowo juga mengangkat pepatah Indonesia, “Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh”.
Pepatah tersebut digunakan untuk menggambarkan pentingnya persatuan negara-negara Global South dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
Prabowo mengaitkan semangat tersebut dengan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menurutnya menjadi bagian dari sejarah perjuangan negara-negara Asia dan Afrika untuk berdiri sejajar serta menentukan masa depannya sendiri.
Ia menilai semangat tersebut masih relevan dalam menghadapi tatanan dunia yang terus berubah. Negara-negara Global South, kata Prabowo, memiliki kepentingan untuk memperkuat posisi dan suara mereka dalam tata kelola global.
Kekuatan BRICS Harus Jadi Manfaat Nyata
Prabowo juga menekankan bahwa kekuatan kolektif BRICS tidak cukup hanya diwujudkan dalam komitmen politik. Kerja sama antarnegara anggota perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Prabowo, kerja sama tersebut dapat diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, konektivitas pasar, akses terhadap modal dan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya dan pengetahuan.
“Kekuatan kolektif BRICS” dinilai perlu diterjemahkan menjadi peluang pembangunan yang konkret bagi masyarakat dan negara-negara berkembang.
Pandangan tersebut sejalan dengan agenda KTT BRICS 2026 yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”. Salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut adalah penguatan kerja sama multilateral dan tata kelola global yang lebih inklusif.
Dorong Reformasi Tata Kelola Global
Prabowo juga mendorong penguatan sistem multilateral. Menurutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap perlu menjadi pusat sistem multilateral dunia, tetapi institusi tersebut perlu diperkuat agar lebih representatif, responsif, dan mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“PBB harus lebih representatif, lebih responsif, dan lebih mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat kita,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.
Ia juga mendorong agar lembaga-lembaga internasional dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia dan memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan.
Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam KTT BRICS 2026 juga menegaskan komitmen negara-negara anggota terhadap tata kelola global yang lebih adil, representatif, inklusif, serta penguatan multilateralisme dengan tetap menempatkan PBB sebagai bagian penting dalam sistem internasional.
Melalui keanggotaan BRICS, Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam kerja sama multilateral sekaligus memperkuat suara negara-negara Global South dalam mendorong tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif.(red)
