CIAMIS,Mediagempita.com – Masyarakat Adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat berkunjung langsung ke kampung adat yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan pelestarian budaya Sunda di wilayah timur Jawa Barat.
Harapan tersebut disampaikan saat Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan atau Abah Anton Charli, melakukan kunjungan silaturahmi dan survei lapangan ke Kampung Adat Kuta, Kamis (18/6/2026).
Kedatangan Abah Anton bersama jajaran Majelis Adat Sunda diterima Tetua Adat Kampung Kuta Ki Warja, Wakil Tetua Adat Abah Udin, Sekretaris Adat Firman, serta Ketua DKM Abah Didi.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat memaparkan sejarah Kampung Adat Kuta, kondisi geografis, potensi daerah, serta sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat setempat.
Menurut para sesepuh, nama Kuta berasal dari kata “Mahkota” yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sejarah Kerajaan Galuh pada masa pemerintahan Prabu Ajar Sukaresi sekitar abad ke-10.
Saat ini seluruh warga Kampung Adat Kuta beragama Islam. Kampung tersebut berada di wilayah paling timur Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Kampung Adat Kuta memiliki luas sekitar 185 hektare dengan jumlah penduduk 97 kepala keluarga. Dari total luas tersebut, sekitar 31 hektare merupakan kawasan Leuweung Tutupan atau hutan larangan yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat.
Sementara itu, sekitar 10 hektare digunakan sebagai sawah tadah hujan dan sisanya berupa lahan pertanian yang ditanami berbagai komoditas seperti aren, kopi, dan kelapa.
Abah Anton mengatakan salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan pasokan air, terutama saat musim kemarau.
“Ketika musim kemarau, warga tidak hanya kesulitan mengelola lahan pertanian, tetapi juga mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat sebenarnya memiliki potensi ekonomi melalui produksi gula aren dan gula semut yang dihasilkan secara tradisional. Produksi tersebut disebut mengalami peningkatan setelah adanya pendampingan teknis kepada masyarakat.
Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur. Akses jalan menuju Kampung Adat Kuta melalui jalur Ketapang-Banjar dinilai cukup baik, namun sebagian ruas jalan dari arah Kawali masih mengalami kerusakan.
Di dalam kawasan kampung adat sendiri, sekitar 1.300 meter jalan lingkungan dilaporkan memerlukan perbaikan.
Kampung Adat Kuta dikenal sebagai “Kampung Sarebu Pamali” karena masih memegang teguh berbagai aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa aturan tersebut antara lain larangan membangun rumah berbahan semen, larangan mengenakan pakaian hitam saat memasuki kawasan hutan larangan, serta sejumlah ketentuan adat lainnya yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.
Masyarakat juga rutin melaksanakan berbagai tradisi adat setiap tahun, seperti Hajat Suguhan, Hajat Bumi, dan Hajat Babarit.
Dari hasil dialog dengan masyarakat dan tokoh adat, terdapat sejumlah kebutuhan yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah, di antaranya legalitas tanah ulayat, pembangunan sarana pengairan, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan fasilitas adat, serta program penghijauan dan pengembangan tanaman produktif.
Abah Anton mengatakan masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap Kampung Adat Kuta yang dinilai memiliki nilai sejarah, budaya, dan lingkungan yang penting.
“Masyarakat berharap Pak Gubernur Dedi Mulyadi dapat berkunjung langsung ke Kampung Adat Kuta untuk melihat potensi dan berbagai kebutuhan yang ada di lapangan,” kata Abah Anton.
Menurutnya, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian budaya adat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.(red)
