Jakarta, Mediagempita.com – Pemerintah Israel dikabarkan akan membangun lebih dari 2.300 unit permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan semakin terancamnya hak-hak warga Palestina di wilayah tersebut.
Dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (12/7/2025), Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) melalui Kantor Media Permukiman menyebut rencana pembangunan ini meliputi 1.352 unit di Qalqilya, 430 unit di dua permukiman dekat Ramallah dan Yerusalem, 407 unit di Betlehem, serta 150 unit di barat Ramallah.
PLO menilai proyek ini akan semakin memecah wilayah Palestina menjadi kantong-kantong kecil yang terisolasi oleh permukiman ilegal. “Permukiman ini bagian dari strategi memperluas aneksasi de facto Israel di Tepi Barat,” demikian pernyataan PLO.
Otoritas Palestina juga mencatat sedikitnya 2.153 insiden serangan oleh pemukim ilegal sepanjang paruh pertama 2025. Sementara itu, laporan terbaru menunjukkan sekitar 770.000 pemukim ilegal kini tinggal di ratusan titik permukiman dan pos terdepan di Tepi Barat.
Berdasarkan hukum internasional, pendudukan wilayah Tepi Barat dan pembangunan permukiman di atasnya dianggap ilegal. Mahkamah Internasional bahkan baru-baru ini mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman dan menarik para pemukim dari wilayah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Israel atas kritik komunitas internasional dan otoritas Palestina terkait kebijakan pembangunan permukiman baru ini.(red)
Sumber: Middle East Monitor
