JAKARTA,MEDIAGEMPITA.COM – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dilansir dari Kumparan News, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri tersebut. Saat dikonfirmasi, ia memberikan jawaban singkat, “Betul.”
Penyerahan surat itu disebut berlangsung ketika Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma setelah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.
DPR Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah kabar tersebut, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Adapun 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari delapan fraksi dengan rincian sebagai berikut:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 anggota.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 anggota.
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengusulan hak tersebut tidak serta-merta berarti pemberhentian Wakil Presiden karena prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Status Pengunduran Diri Menjadi Perhatian
Kabar pengunduran diri Gibran dan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR menjadi dua perkembangan politik yang mendapat perhatian publik.
Namun, perlu dibedakan antara penyampaian surat pengunduran diri dan proses konstitusional yang menentukan pemberhentian Wakil Presiden. Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Perkembangan mengenai status jabatan Gibran serta tindak lanjut surat pengunduran dirinya masih menunggu kejelasan lebih lanjut.(red)
