Sorong, Mediagempita.com – Papua Barat Daya kini menjadi fokus utama pemerintah pusat dalam upaya pemerataan konektivitas digital nasional. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama lintas sektor menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet di Kota Sorong, Selasa (19/8/2025).
Rapat dipimpin Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, dengan dukungan penuh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Acara ini turut dihadiri Bupati/Wali Kota se-Papua Barat Daya, perwakilan PLN, operator seluler nasional, asosiasi penyedia infrastruktur digital, serta lebih dari 85 peserta lintas pemangku kepentingan.
“Transformasi digital bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial, akses yang merata, dan masa depan masyarakat Papua Barat Daya yang setara dengan wilayah lain di Indonesia,” tegas Agus Pandu.
Gubernur Elisa Kambu juga menekankan pentingnya sinergi.
“Kami tidak ingin Papua Barat Daya hanya menjadi penonton dalam arus transformasi digital. Warga kami berhak merasakan keadilan pembangunan yang sama dengan daerah lain. Pemerintah daerah siap bersinergi penuh, menyediakan dukungan infrastruktur, dan memastikan masyarakat hingga kampung-kampung serta wilayah wisata dapat menikmati internet yang layak,” ucapnya.
Peta Masalah: Blank Spot dan BTS Rapuh
Meski terus digenjot, Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius. Banyak wilayah masih mengalami blank spot, sejumlah menara BTS rusak, dan spesifikasi menara rata-rata hanya mampu menyalurkan kecepatan 2 Mbps.
Kondisi ini makin pelik karena terdapat 434 desa yang belum teraliri listrik, sehingga pengoperasian BTS dan kualitas sinyal menjadi terganggu, termasuk di kawasan wisata dunia Raja Ampat.
Telkomsel mencatat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas bandwidth, sementara PLN menegaskan bahwa roadmap elektrifikasi sedang disusun dengan target lima tahun ke depan seluruh rumah tangga sudah teraliri listrik.
Langkah Strategis: Satelit dan Sinergi Multipihak
Dalam forum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan pentingnya peran Satelit Satria-1 untuk memperkuat layanan internet publik di sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, hingga titik strategis lain di Papua Barat Daya.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menambahkan bahwa meski tingkat penetrasi internet di Papua Barat Daya sudah mencapai 71,1%, indeks daya saing digital masih tertinggal jauh: hanya 31,8% dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai 78,2%.
Target nasional hingga 2029 adalah 98% pemukiman terlayani 4G, fiber optik menjangkau 90% kecamatan, serta kecepatan internet minimal 100 Mbps. Pemerintah menegaskan Papua Barat Daya harus ikut dalam lompatan digital tersebut.
Komitmen: Papua Barat Daya Bebas Blank Spot
Kemenko Polkam memastikan hasil rapat di Sorong ini tidak berhenti sebatas wacana. Sinergi lintas sektor mulai dari elektrifikasi desa, penguatan kapasitas BTS, hingga kolaborasi dengan operator seluler akan dikawal agar Papua Barat Daya benar-benar bebas blank spot.
“Papua Barat Daya harus menjadi simbol transformasi digital Indonesia di kawasan timur,” tegas Marsma TNI Agus Pandu.(red)
