JAKARTA, MEDIAGEMPITA.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Program Bedah Rumah agar tidak hanya memperbaiki kondisi hunian masyarakat, tetapi juga diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi, bantuan usaha, dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah.
Menurut Maruarar, pendekatan terpadu diperlukan agar bantuan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh, mulai dari tempat tinggal yang layak hingga dukungan untuk meningkatkan penghasilan.
“Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang tidak punya usaha dibantu,” kata Maruarar saat meninjau pelaksanaan Program Bedah Rumah di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.
Dalam kunjungan itu, Maruarar meninjau rumah milik seorang warga bernama Ester yang dinilai tidak layak huni. Kondisi tempat tinggal dan kemampuan ekonomi penghuni menjadi pertimbangan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Maruarar menegaskan, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program agar dukungan pemerintah dapat menjangkau penerima manfaat sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga mendorong bantuan penyelesaian sertifikasi tanah bagi warga yang memenuhi persyaratan. Dukungan usaha turut menjadi bagian dari pendekatan tersebut, sehingga penerima manfaat berpeluang meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.
PNM Didorong Dukung Pemberdayaan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyoroti peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau. Maruarar menyebut penurunan suku bunga pembiayaan PNM dari sekitar 22 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk mendukung usaha masyarakat.
Menurutnya, dukungan pembiayaan dapat melengkapi program perbaikan rumah agar masyarakat tidak hanya memperoleh hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki kesempatan memperkuat kegiatan ekonominya.
Capaian Pembangunan dan Renovasi Rumah Capai 1,79 Juta Unit
Sementara itu, Kementerian PKP mencatat total capaian pembangunan dan renovasi rumah mencapai 1.790.081 unit sejak Januari 2025 hingga 15 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul menyampaikan bahwa capaian tersebut terdiri atas pembangunan 1.103.918 unit rumah dan renovasi 686.163 unit rumah.
“Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit,” ujar Didyk dalam penyampaian capaian Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai unsur dalam ekosistem perumahan.
Pemerintah diharapkan dapat terus memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus mengintegrasikan program perumahan dengan dukungan ekonomi masyarakat, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada perbaikan bangunan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan.(red)
