JAKARTA, MEDIA GEMPITA.COM – Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Menurutnya, program ini tidak hanya menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Harris, yang juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, sekolah rakyat dirancang dengan pendekatan holistik. Konsep ini melibatkan pendidikan formal, penyediaan fasilitas asrama, gizi, serta pembinaan karakter. Dampak program ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat sekitar.
“Pendekatan holistik ini memiliki tujuan inti: memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Keluarga miskin dengan anak putus sekolah sangat mungkin melahirkan generasi miskin berikutnya. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus itu,” jelas Harris Arthur Hedar, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
Harris menekankan bahwa model pendidikan berbasis asrama memiliki nilai tambah yang signifikan. Selain menjamin akses pendidikan, sistem ini juga meningkatkan kualitas hidup peserta didik melalui penyediaan akomodasi, nutrisi, dan pembinaan karakter.
“Selain pendidikan akademik, model asrama membentuk karakter anak-anak, membuat mereka lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” ujar Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu.
Program sekolah rakyat juga selaras dengan kebijakan makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Menurut Harris, kombinasi kedua program ini menjadi bagian strategi penguatan ketahanan nasional melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Ketahanan nasional bukan hanya soal energi, pangan, atau pertahanan keamanan, tetapi juga kualitas manusia. Presiden jelas menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama,” tambah Harris, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).
Sejarah mencatat, sekolah rakyat bukan konsep baru. Pada masa awal kemerdekaan, Sekolah Rakyat atau “SR” menjadi jenjang pendidikan dasar enam tahun sebelum digantikan Sekolah Dasar (SD) melalui reformasi pendidikan pada era 1970-an.
Kini, sekolah rakyat kembali dihidupkan dengan semangat baru. Sekolah rakyat modern bukan hanya ruang belajar, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mencakup penyediaan gizi, asrama, dan pembinaan karakter, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan akar persoalan pendidikan sekaligus kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di banyak daerah.
Harris optimistis, bila program ini dijalankan secara konsisten hingga menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), visi besar Indonesia Maju akan semakin nyata.
“Kalau program ini sampai ke pelosok, kita akan menyaksikan generasi baru Indonesia yang lebih sehat, berpendidikan, dan siap bersaing di tingkat global,” pungkasnya.(red)
