Jakarta, Gempita.co – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/TK/2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dewan ini memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait penetapan gelar Pahlawan Nasional serta pemberian dan pencabutan tanda jasa dan kehormatan negara. Dalam pernyataannya, Fadli menegaskan pentingnya proses seleksi yang objektif, historis, dan bebas dari kepentingan politik.
“Penghargaan negara bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk tertinggi penghormatan atas jasa luar biasa bagi bangsa dan negara,” tegas Fadli.
Penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan GTK juga menandai komitmen pemerintahan Prabowo dalam memperkuat narasi sejarah dan karakter bangsa melalui penghormatan kepada tokoh-tokoh berjasa dari berbagai bidang baik militer, sosial, budaya, politik, hingga kemanusiaan.
Sebagai Ketua Dewan Gelar, Fadli membawa latar belakang kuat dalam bidang sejarah dan pelestarian budaya. Ia dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan serta memiliki rekam jejak panjang dalam riset sejarah, pengarsipan nasional, dan perumusan kebijakan budaya.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 2025–2030 terdiri dari sejumlah tokoh lintas bidang, antara lain Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum (Wakil Ketua, sejarawan), Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A dan Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K.
Dewan ini tidak hanya bertugas meneliti dan memverifikasi usulan gelar kehormatan, tetapi juga merumuskan kebijakan pembinaan kepahlawanan serta memperkuat nilai perjuangan, integritas, dan keteladanan di tengah masyarakat.
“Tokoh teladan adalah cahaya moral bangsa. Kita harus pastikan gelar kehormatan diberikan kepada mereka yang benar-benar pantas, demi menjaga nilai luhur Republik,” ujar Fadli.(red)
