Jakarta,Mediagempita.com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Setneg) Juri Ardiantoro menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, Jumat (17/10/2025), di Kantor Kemenko PM, Jakarta.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan keamanan dan keselamatan gedung serta bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Presiden menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan setiap pesantren memiliki standar keamanan yang memadai demi melindungi santri, tenaga pengajar, serta seluruh aktivitas pendidikan keagamaan di lingkungan pesantren.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
Menteri Koordinator PM Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan audit dan perbaikan fasilitas pesantren. Rencana ini mencakup pemetaan bangunan pesantren yang membutuhkan peningkatan struktur dan sistem keamanan, termasuk instalasi listrik, sarana air bersih, serta jalur evakuasi darurat.
Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut dari sisi koordinasi antarinstansi dan percepatan regulasi pendukung. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan para santri di seluruh Indonesia.
Rapat ini juga membahas kemungkinan pemberian bantuan teknis dan pendanaan bagi pesantren yang membutuhkan renovasi atau perbaikan infrastruktur. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan bersama Kementerian PUPR akan berkoordinasi untuk menentukan skema anggaran yang paling efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap program peningkatan keamanan gedung pesantren ini dapat segera diimplementasikan secara nasional, dimulai dari daerah-daerah dengan risiko tinggi terhadap bencana alam atau kerusakan bangunan. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam memastikan lingkungan pendidikan pesantren yang aman, layak, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.(red)
Sumber: Biro Humas Kemensetneg
