JAKARTA,Mediagempita.com — Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos ) dengan mengarahkan bantuan langsung ke rekening penerima. Skema tersebut menjadi bagian dari transformasi digital untuk membuat penyaluran lebih transparan dan mengurangi penggunaan transaksi tunai.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bansos melalui rekening dimulai pada kuartal I 2027.
Menurut Luhut, pemerintah saat ini masih melakukan pembenahan dan pemutakhiran data penerima bansos. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran.
“Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash, jadi semua cashless transaction,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Luhut mengatakan mekanisme nontunai juga diharapkan dapat mempersempit celah penyalahgunaan dalam proses penyaluran bantuan.
“Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi, jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok ya duitnya nggak bisa lagi (korupsi) dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya,” ujarnya.
Uji Coba Rekening pada 2027
Luhut menyebut pemerintah menargetkan proses pembenahan data penerima dapat diselesaikan sepanjang 2026. Setelah itu, pendistribusian rekening kepada calon penerima akan mulai diuji coba pada awal 2027.
“Kalau pendistribusian (rekening) kita uji coba nanti pada kuartal I tahun depan,” jelasnya.
Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan rencana penyaluran bansos melalui transfer langsung kepada penerima pada kuartal I-II 2027. Mekanisme tersebut masih disiapkan bersamaan dengan pemutakhiran data penerima.
Untuk mendukung pembukaan rekening penerima, pemerintah telah menugaskan BRI dan BSI untuk memfasilitasi penyediaan rekening bagi masyarakat sasaran.
Sasar 50 Juta Masyarakat Miskin
Luhut memperkirakan sekitar 50 juta masyarakat miskin akan menjadi sasaran program bansos digital tersebut. Kelompok tersebut berasal dari desil 1 hingga desil 5 berdasarkan data kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, angka penerima masih akan mengikuti hasil pembenahan data yang dilakukan pemerintah. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Jadi kita bisa lihat lah jadi akhirnya biasa aja angka itu nanti berapa juta-juta (penerima), tapi presiden sudah mengatakan ya enggak apa-apa kita mulai dengan real number,” ucapnya.
Luhut mengatakan pemerintah masih melakukan pemutakhiran data secara bertahap, termasuk dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“Ya perbaikan desil bertahap, Profesor Arief dengan Ibu Rini sedang bekerja mengenai itu dan saya kira ya bertahap, ini bukan sulap. Tapi kita sudah tahu arahnya ke mana dan kita punya partner baru yaitu AI,” ujarnya.
Pemerintah Waspadai Dana Bansos Dipakai Judol
Selain memastikan bantuan diterima masyarakat yang tepat, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan dana setelah bansos masuk ke rekening penerima.
Luhut mengatakan pemerintah mewaspadai kemungkinan dana bantuan digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukan, termasuk judi online.
Karena itu, pemerintah masih mengkaji mekanisme penggunaan bantuan agar dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu opsi yang sebelumnya disampaikan Luhut adalah penggunaan kupon dengan pembatasan transaksi untuk kebutuhan tertentu, seperti pembayaran listrik atau pembelian kebutuhan pokok.
“Jadi idenya Presiden saya kira sudah bagus sekaligus, dan itu akan mengurangi korupsi lagi, tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol,” kata Luhut.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap digitalisasi bansos tidak hanya membuat proses penyaluran lebih transparan, tetapi juga meningkatkan ketepatan sasaran dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan bantuan.(red)
