Jakarta,Mediagempita.com – Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memperkuat komitmen dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Selasa (10/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, isu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian utama di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang saat ini.
Presiden KAI, Dr. Nasrullah Nawawi, menegaskan pentingnya peran praktisi hukum dalam menjaga ketahanan keluarga. Ia menyoroti berbagai persoalan sosial seperti perundungan (bullying), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga dampak negatif pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang dinilai kerap menempatkan perempuan dan anak sebagai korban paling terdampak.
“Ketahanan keluarga adalah kunci utama. Jika edukasi hukum dan komunikasi di tingkat rumah tangga berjalan baik, potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan,” kata Nasrullah.
Sebagai langkah konkret, KAI membentuk wadah spesialisasi bernama Pergumulan Advokat Keluarga, Wanita, dan Anak. Wadah ini dibentuk untuk memastikan pendampingan hukum terhadap korban dilakukan secara profesional dengan pemahaman yang lebih mendalam serta pendekatan yang empatik.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, menyambut baik komitmen tersebut dan mengajak jajaran KAI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya perlindungan kelompok rentan.
Menurut Iin, saat ini Pemerintah Kota Jakarta Barat tengah menggencarkan program Sekolah Aman dan Nyaman serta mengaktifkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat SMP dan SMA.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian KAI terhadap perlindungan perempuan dan anak. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, program PIK-R hadir agar remaja dapat menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya. Namun kami di pemerintahan juga membutuhkan masukan dari aspek hukum agar kebijakan ini memiliki payung regulasi yang kuat,” ujar Iin.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan para advokat dapat mempercepat target Jakarta dalam meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) secara paripurna pada 2026 hingga 2027.
Jakarta Barat sendiri telah dipilih sebagai lokasi percontohan atau piloting project dalam mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Sinergitas ini menjadi kunci. Kami sebagai pihak eksekutif membutuhkan komunikasi dari sisi regulasi agar setiap langkah perlindungan kelompok rentan tetap berada di koridor hukum yang tepat. Mari bersama-sama mewujudkan Jakarta Barat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga,” pungkasnya.
Kegiatan yang digelar DPD KAI DKI Jakarta tersebut juga dihadiri Ketua DPD KAI DKI Jakarta Tuti Susilawati, Wakil Ketua DPD KAI DKI Jakarta yang juga tokoh pemuda Jakarta Barat Umar Abdul Aziz, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Holi, Camat Grogol Petamburan, Wakil Camat Grogol Petamburan, Kasudin Pendidikan Jakarta Barat II Diding, Anggota DPRD Lampung Tengah Toni Sastra, serta Ketua Panitia yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta Barat dan Wakil Ketua II DPD KAI DKI Jakarta Kornelius Naibaho.(red)
