Nasional
Beranda / News / Nasional / Rieke Diah Pitaloka Soroti Kesenjangan Data dalam Kebijakan Pembangunan

Rieke Diah Pitaloka Soroti Kesenjangan Data dalam Kebijakan Pembangunan

Peserta kuliah umum BBI Rethinking Series #2 bersama narasumber Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., berfoto bersama usai kegiatan di Jakarta, Jumat (20/11/2026). (Foto: Beyond Borders Indonesia)

JAKARTA,MEDIAGEMPITA.COM – Persoalan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat menjadi pembahasan dalam kuliah umum BBI Rethinking Series #2 yang diselenggarakan Beyond Borders Indonesia (BBI) bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan bertema “Data dan Kebijakan Pembangunan — When Data Fails to Reflect Local Realities” tersebut menghadirkan Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., Anggota DPR RI Komisi XIII, sebagai narasumber.

Forum yang diikuti mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi itu membahas peran tata kelola data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026 - LSM Gempita

Mengangkat pertanyaan “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, diskusi menyoroti kondisi ketika data resmi belum sepenuhnya menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan, hingga pemerataan pelayanan publik.

Masyarakat Berperan dalam Proses Pendataan

PB PSTI Siapkan Atlet Sepak Takraw Indonesia Menuju Asian Games Doha 2030

Dalam paparannya, Rieke menjelaskan pentingnya pendekatan Data Desa Presisi (DDP) untuk menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pendekatan tersebut mengintegrasikan pemetaan wilayah, data numerik, serta keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pendataan.

Menurut paparan Rieke, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek pendataan atau responden pasif. Warga perlu dilibatkan dalam mengenali, memeriksa, dan memvalidasi informasi mengenai kondisi kehidupan serta wilayahnya.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat menggambarkan kebutuhan maupun potensi suatu daerah.

Dorong Penguatan Tata Kelola Data Nasional

Dua Perusahaan Ajukan PKPU Adhi Karya, Tagihan Diklaim Rp2,1 Miliar

Pembahasan juga mencakup upaya mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Gagasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan membangun sistem pendataan nasional yang terintegrasi, akurat, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Tata kelola data tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, penyaluran bantuan, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Data dan Tantangan Pembangunan Wilayah

Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., mengatakan data memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil.

“Pendataan tidak hanya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penentuan alokasi anggaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat. Khususnya di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah terpencil, data yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat sangat menentukan ketepatan kebijakan, pemerataan pembangunan, dan akses terhadap pelayanan publik,” ujar Rahtika.

HUT AMKI Jaya, Gema Sasmita Soroti Profesionalisme

Ia menyoroti bahwa ketersediaan fasilitas publik secara administratif belum tentu mencerminkan kemudahan akses masyarakat. Di wilayah kepulauan, misalnya, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan turut dipengaruhi jarak antarpulau, transportasi, kondisi cuaca, serta biaya perjalanan.

Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan Perlu Berkolaborasi

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Dr. Yoga Santoso, M.M., menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas persoalan kebijakan publik.

“Kolaborasi dengan Beyond Borders Indonesia memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai persoalan kebijakan publik. Forum seperti ini memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yoga.

BBI Rethinking Series merupakan program yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, profesional, dan komunitas untuk membahas pengetahuan, kebijakan publik, serta peluang kolaborasi lintas sektor.

Melalui kegiatan tersebut, Beyond Borders Indonesia mengangkat persoalan pembangunan di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam diskusi kebijakan di tingkat nasional.

Tentang Beyond Borders Indonesia

Beyond Borders Indonesia merupakan platform independen yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, perspektif kebijakan, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan, dan 3T.(red)

×
×