JAKARTA,MEDIAGEMPITA.COM — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menolak rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas) yang mendesak pembatalan konser tersebut.
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour itu dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026 dan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.
Syahrul menyatakan penolakannya berkaitan dengan dugaan keterlibatan Bocelli dalam kegiatan yang dikaitkan dengan dukungan terhadap militer Israel. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
“Sikap kami jelas: kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza. Karena itu konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,” kata Syahrul.
MUI dan Forkomnas Desak Konser Dibatalkan
Penolakan terhadap rencana konser tersebut sebelumnya disampaikan MUI melalui pernyataan sikap bernomor Kep-111/DP-MUI/X/2026. MUI menyatakan keberatan berdasarkan penelusuran mengenai keterkaitan Bocelli dengan kegiatan yang dinilai mendukung Israel.
Salah satu hal yang disoroti adalah keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. Bocelli juga pernah tampil dalam konser di Tel Aviv pada 2022.
Forkomnas, yang menghimpun sebelas organisasi kemasyarakatan Islam, turut mendukung sikap MUI tersebut.
Syahrul menilai dugaan dukungan terhadap militer Israel perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberikan izin penyelenggaraan acara. Namun, ia menegaskan bahwa penolakannya bukan ditujukan kepada seni, musik, atau latar belakang budaya seseorang.
“Kami, sebagaimana MUI, tidak menolak seni dan pertunjukan musik yang manusiawi dan berperadaban. Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel, padahal Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,” ujarnya.
Minta Pemerintah Hindari Standar Ganda
Syahrul meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan konser yang menuai keberatan karena dikaitkan dengan dukungan terhadap Israel.
Ia membandingkan polemik konser Andrea Bocelli dengan pembatalan rencana konser musisi Israel Houghton di Jakarta. Menurut Syahrul, pemerintah perlu menerapkan pertimbangan yang konsisten terhadap kedua kasus tersebut.
“Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah soal Israel Houghton dan meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,” katanya.
Syahrul juga mengapresiasi pencabutan rekomendasi izin konser di kawasan Borobudur oleh kepolisian setempat serta pernyataan Kementerian Pariwisata yang menyatakan akan menyelaraskan sikap dengan keputusan MUI.
Meski demikian, status perizinan dan keputusan akhir mengenai penyelenggaraan konser di masing-masing lokasi perlu merujuk pada keterangan resmi pemerintah dan pihak penyelenggara.
Usulkan Mekanisme Penilaian bagi Musisi Asing
Syahrul mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Polri, melakukan koordinasi untuk menentukan sikap pemerintah.
Ia juga meminta BUMN dan mitra yang terlibat menyesuaikan langkah dengan keputusan resmi pemerintah.
Selain itu, Syahrul mendorong pembentukan mekanisme penilaian yang jelas bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia. Menurutnya, pedoman tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah memiliki dasar yang konsisten sekaligus memberikan kepastian bagi industri kreatif.
Ia turut mengusulkan penyelenggaraan konser solidaritas kemanusiaan untuk Palestina sebagai alternatif kegiatan seni yang membawa pesan perdamaian.
“BKSAP DPR RI akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza di forum IPU, PUIC, dan forum antarparlemen lainnya,” ujar Syahrul.
Tegaskan Dukungan Indonesia terhadap Palestina
Syahrul mengatakan penolakan terhadap penjajahan merupakan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai sikap tersebut perlu tercermin dalam kebijakan nasional maupun diplomasi Indonesia di forum internasional.
Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina harus disertai komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan upaya perdamaian.
“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, polemik rencana konser Andrea Bocelli masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Sikap penolakan MUI dan Syahrul Aidi merupakan desakan kepada pemerintah, sedangkan keputusan akhir mengenai penyelenggaraan konser perlu dikonfirmasi melalui otoritas berwenang dan pihak penyelenggara.(red)
