MUSI RAWAS, MEDIAGEMPITA.COM — Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026–2031. Pelantikan dilakukan oleh Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026).
Acara tersebut dihadiri Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kepolisian dan kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta sejumlah insan pers.
Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengatakan kepengurusan baru berkomitmen memperkuat solidaritas anggota, meningkatkan profesionalisme perusahaan media, serta mendorong inovasi di tengah perkembangan teknologi digital.
Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota meningkatkan kerja sama dan kapasitas perusahaan pers agar mampu beradaptasi dengan perubahan industri media.
Menurut Marwan, AMKI diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi perusahaan media sekaligus mendorong pengembangan ekosistem pers yang profesional dan independen.
Pelantikan tersebut mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi.” Tema ini menyoroti pentingnya adaptasi teknologi dan inovasi dalam menjawab perubahan kebutuhan informasi masyarakat.
Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, mengatakan organisasi memiliki peran dalam menyatukan perusahaan media untuk menghadapi tantangan industri pers.
Perkembangan teknologi digital, menurutnya, menuntut perusahaan media meningkatkan kualitas pemberitaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan model bisnis. Perluasan kepengurusan AMKI di tingkat kabupaten dan kota juga diharapkan memperkuat organisasi di Sumatera Selatan.
Bupati Tekankan Kemitraan dan Independensi Pers
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan secara luas dan transparan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemitraan tersebut harus tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan masyarakat. Selain menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, media juga memiliki fungsi kontrol sosial.
“Media juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang kritis, objektif, akurat, dan berimbang,” kata Ratna.
Ia menilai komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers diperlukan untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Meski demikian, kerja sama tersebut tetap harus menghormati independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Setelah pelantikan, kepengurusan AMKI Musi Rawas diharapkan dapat menerjemahkan komitmen organisasi ke dalam program kerja yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.
Program yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan jurnalistik, peningkatan kualitas pemberitaan, pengembangan platform digital, serta penguatan tata kelola perusahaan media sesuai ketentuan hukum dan standar jurnalistik.
Di tengah perubahan industri media, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik, verifikasi informasi, akurasi pemberitaan, dan tanggung jawab kepada publik.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mendukung penyebaran informasi pembangunan. Namun, independensi pers tetap menjadi prinsip penting agar media dapat menjalankan fungsi penyedia informasi sekaligus kontrol sosial secara profesional.(red)
