Mandailing Natal | Mediagempita.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi di Sumatera Utara lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (26/6/2025) malam. Dalam OTT yang berlangsung di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Juru Bicara Penindakan KPK, Tessa Mahardhika, menyebut total ada enam orang yang diamankan. Setelah pemeriksaan intensif, lima di antaranya resmi menjadi tersangka karena terindikasi menerima dan memberikan suap terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan.
“Mereka diduga terlibat suap untuk memuluskan proyek pembangunan jalan senilai ratusan miliar rupiah,” ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jumat (28/6).
Kelima tersangka masing-masing terdiri dari Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP, Kepala UPTD Gunung Tua merangkap PPK RES, PPK Satker PJN Wilayah I HEL, serta dua pihak swasta pemberi suap yakni KIR dan RAY.
OTT ini bermula dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas jalan di daerah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, KPK menemukan adanya indikasi suap dan pengaturan pemenang tender.
KPK juga tak menutup kemungkinan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, jika ditemukan aliran dana atau perintah yang berkaitan dengan proyek bermasalah ini. “Semua pihak yang diduga terlibat akan kami panggil bila memang diperlukan,” tegas Tessa.
Kelima tersangka kini ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan. Sementara itu, satu orang lain yang sempat diamankan masih berstatus saksi karena bukti belum cukup.
Fakta Singkat OTT KPK di Sumut
1. OTT digelar di Madina pada Rabu (26/6).
2. Enam orang diamankan, lima jadi tersangka.
3. Nilai proyek jalan diduga mencapai Rp 231,8 miliar.
4. Modus: suap pengaturan pemenang tender.
5. Laporan warga jadi pintu masuk pengungkapan.
6. KPK membuka opsi panggil pejabat lebih tinggi.
7. Proyek terbagi dua klaster: PUPR Provinsi dan Satker PJN Wilayah I.
Kasus ini menambah deretan penindakan korupsi di sektor infrastruktur. KPK pun mengingatkan agar pejabat daerah tidak bermain-main dengan anggaran publik.(red)
